RSS

Siapa Pelaksana Tugas Gubernur Kaltara?

Gambar

Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai kabupaten induk sudah mempersiapkan eks Kantor Bupati Bulungan yang masih bagus sebagai Kantor Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Utara.

Pimpinan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepakat mengusulkan nama M. Nurdin yang kini masih menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) kepada Menteri Dalam Negeri.
“Iya beliau (Nurdin) sudah sangat memahami Kaltara,” kata Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal HP, disela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) Koridor Ekonomi Kalimantan di Balikpapan, Rabu (21/11).
Apalagi kata Mukmin, Nurdin memenuhi persyaratan untuk menjabat Pelaksana Tugas Gubernur untuk menduduki jabatan strategis di Provinsi baru tersebut.“Dia kan eselon I, karena aturannya juga disebutkan PNS karier,” ungkapnya.
Meski diakui Mukmin, kewenangan untuk menunjuk Pelaksana Tugas Gubernur adalah kewewenangan Mendagri. “Jadi memang dia memenuhi persyaratan, tapi kami hanya mengusulkan karena semua merupakan hak dan kewenangan Mendagri,” imbuhnya
Disamping itu lanjutnya, M. Nurdin sudah sangat memahami Kaltara, karena pernah menjabat Sekretaris Kota Bontang dan Kepala Dinas di Pemerintahan salah satu kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kaltara saat ini. “Memang yang pantas menduduki jabatan itu yang paham Kaltara, tapi keputusan final tetap Mendagri,” ujarnya.
Mukmin membantah ada kepentingan dibalik pengusulan nama M. Nurdin. Ketua DPD Partai Golkar Kaltim itu, menyatakan, kepentingannya hanya untuk kesejahteraan masyarakat. “Karena memang yang paham dan
mengerti, kan tidak mungkin yang tidak paham, tapi semua kembali lagi pada kewenangan Mendagri. Kita sekadar hanya mengusulkan,” tuturnya.
Sementara mengenai alokasi anggaran untuk operasional dan pelaksanaan pemilu Kaltara bisa mencapaiRp 500 miliar. Dalam APBD Kaltim Tahun 2013, Mukmin mengatakan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim sudah
sepakat akan mengalokasikan sebesar Rp 300 miliar.
“Ya dalam APBD Kaltim yang kita alokasikan Rp 250 miliar untuk operasional dan Rp 50 miliar untuk persiapan pemilu, Kota dan kabupaten yang masuk wilayah Kaltara juga kan mengalokasikan anggaran, ada yang Rp 20 miliar, Rp 30 miliar, bisa saja,” ungkapnya.
Mengenai, kelengkapan DPRD Provinsi Kaltara, menurutnya baru akan dipilih pada tahun 2014 yang akan datang agar persiapannya lebih matang. “Jadi nanti tahun 2014, baru ada pemilihan DPRD Kaltara, jumlah anggotanya sekitar 40 kursi nanti, saat ini hanya Pelaksana Tugas Gubernur saja,” paparnya.
Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy enggan mengomentari usulan nama M. Nurdin tersebut. “Saya tidak mau berkomentar soal itu, karena itukan haknya Pak Gubernur saja, silahkan saja hubungi beliau,” ujar Farid singkat, sambil berlalu. (www.jurnas.com)

 
Leave a comment

Posted by on 21 November 2012 in Kebudayaan

 

Tags: , ,

Kaltara Persiapan Merugikan Rakyat

NUNUKAN,- Ketua Masyarakat Kaltara Bersatu Jusuf SK mengatakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Persiapan yang harus melewati masa tiga tahun justru akan merugikan rakyat di lima kabupaten dan kota yang tergabung dalam provinsi pecahan Kalimantan Timur ini.

Gambar

Mantan Walikota Tarakan dr Jusuf SK saat masih aktif memimpin kota di utara Kaltim. Kini dr Jusuf aktif memimpin organisasi Masyarakat Kalimantan Utara Bersatu

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, selama tiga tahun Kaltara hanya dipimpin Penjabat Gubernur. Pada tahap awal, tidak ada pengisian anggota DPRD Kaltara hingga Pemilu Legislatif tahun 2014. Selain itu Pemilihan Gubernur baru akan dilaksanakan tahun 2015 setelah Pileg.

“Ini jelas sangat merugikan. Dia tidak bisa bergerak. Pembangunan tidak berjalan,” ujar Jusuf.

Ia mengatakan, tidak mungkin pemerintahan transisi berjalan tanpa ada DPRD Kaltara yang mengawasi. Idealnya, segera dilakukan pengisian pemerintahan dengan secepatnya menggelar Pemilihan Gubernur.

“Ini ada sesuatu yang tidak pas,” ujarnya.

Jusuf menjelaskan, waktu selama tiga tahun tidaklah tepat. Seharusnya maksimal Penjabat Gubernur hanya bertugas selama sembilan bulan, setelah itu diadakan pemilihan gubernur.

“Nanti dalam satu bulan kita usahakan sudah ada penjabat Gubernur kemudian  Sekda. Saya kira nanti itu harus secepatnya dipenuhi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang dimaksud, tidak disebutkan adanya provinsi persiapan.

“Ini perlu dihayati, mari kembali ke nilai-nilai. Hari Pahlawan ke-67 nilainya kita membangkitkan kebersamaan. Tidak ada arogansi pusat. Kita bersama. Sebagai contoh, selama 19 tahun kita tidak bisa bergerak. Undang-Undang Kaltara ini dibawah Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Terhadap persoalan ini, pihaknya akan segera mempertanyakan kepada pemerintah pusat.

“Kebetulan Presiden ke Inggris jadi undang-undangnya belum ditandatangani. Setelah itu ada progress penomoran undang-undang lalu masuk ke lembaran negara. Baru setelah itu menjadi provinsi seutuhnya..” (sumber : tribunnews.com)

 
Leave a comment

Posted by on 19 November 2012 in Kebudayaan

 

2013 Kaltara (Mungkin) Tak Dapat Alokasi APBN

Gambar

Salah satu kekayaan Kaltara yang tak ternilai harganya adalah hutan belantara yang masih lebat dan asri. Jangan sampai ini habis dan rusak.

Sebagai provinsi baru Kalimantan Utara (Kaltara), sudah dipastikan tidak akan mendapatkan alokasi dana dari APBN tahun 2013 untuk biaya operasional. Kaltara hanya akan mendapat subsidi dana operasional dari provinsi induk Kalimantan Timur (Kaltim) dan kota maupun kabupaten yang merupakan bagian dari provinsi ke 34 itu.

“Khususnya untuk tahun ini mungkin belum ada anggaran untuk khusus dari APBN yang diberikan untuk Provinsi Kaltara itu sendiri, jadi Kaltara harus mempersiapkan diri didalam masa transisi ini dengan semata-mata memanfaatkan alokasi dana yang dianggarkan Pemerintah Provinsi (Kaltim) dan dari masing-masing kabupaten kota yang menjadi bagian dari Kaltara itu,” kata anggota DPR Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian, Kamis (15/11).

Untuk mendapatkan alokasi dana APBN kata Hetifah, pemerintah daerah (Kaltara) harus membuat masterplan pembangunan terlebih dan mengindentifikasi hal-hal yang dibutuhkan secara terperinci, termasuk membuat kajian-kajian secara detail, yang diharapkan bisa menjadi bahan untuk mengajukan permohonan untuk dana APBN.

“Dan tentunya tahun ini (2013) dibutuhkan bukan saja kerelaan tapi juga, dukungan yang jelas dari provinsi (Kaltim) ini kuncinya. Jadi Provinsi Kaltim sebagai yang melahirkan Kaltara sebagai induk memiliki anak, tentu sampai si anak ini menjadi mandiri, tetap juga ikut bertanggungjawab, termasuk kita,” imbuh anggota Komisi V ini.

Menurut Hetifah, sebenarnya untuk program pembangunan, setiap kabupaten kota yang merupakan bagian dari Kaltara sudah mendapatkan alokasi dana APBN masing-masing, terutama ada beberapa daerah yang

masuk daerah tertinggal, atau daerah perbatasan, kawasan-kawasan strategis nasional lainnya pasti mendapatkan perhatian khusus. “Karena memang untuk tahun 2013 sudah diputuskan,” ucapmnya singkat.

Hanya saja Hetifah menambahkan, sebagai provinsi, Kaltara memiliki hak otonomi, misalnya menjalankan fungsi pusat yang sudah pasti membutuhkan dana, mungkin melalui dana alokasi tertentu ataupun dana
konsentrasi tertentu.

“Nah itu baru bisa , terjadi pasca, setelah Kaltara benar-benar memiliki pemimpin yang baik, yang merupakan pilihan rakyatnya , juga memiliki DPRD nya , karena APBD dari Kaltara tentu harus diputuskan melalui DPRD Kaltara, tidak bisa oleh pejabat sementara,” ujarnya.

Sebelumnya dia bersyukur, karena Kaltara akhirnya menjadi daerah otonomi baru. Karena untuk menuju daerah baru itu dibutuhkan proses yang sangat panjang, khususnya untuk mendapat persetujuan dari DPR dalam bentuk Undang-undang, yang memakan waktu hingga bertahun-tahun.

“Namun setelah ini tentu ada proses oanjang lainnya yang membutuhkan kesabaran dan kerja keras serta kerjasama anatar stakeholder antar beberapa level supaya pembangunan Kaltara itu mengalami satu percepatan dan juga cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat itu bisa tercapai,” paparnya.

Sebelumnya Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak menjanjikan, Pemerintah Provinsi Kaltim dan sejumlah daerah di Kaltim siap mengelontorkan dana sebesar Rp 386 miliar, sebagai dana operasional Kaltara. Pemerintah Provinsi Kaltim sendiri kata Awang akan mengelotorkan sebesar Rp300 miliar, yang diperuntukkan untuk dana operasional dan pemilihan kepala daerah (Gubernur Kaltara).

Dari Rp 300 miliar tersebut, Rp 250 miliar akan dialokasikan untuk biaya operasional dan Rp 50 miliar untuk biaya pemilihan Gubernur Kaltara. Sedangkan Rp 86 miliar sendiri berasal dari Kabupaten Bulungan yang akan mengucurkan sebesar Rp 50 miliar, Malinau dan Tarakan akan mengucurkan dana sebesar Rp 36 miliar.(sumber : http://www.jurnas.com)

 
Leave a comment

Posted by on 15 November 2012 in Ekonomi

 

Sekprov Kaltim Irianto Paling Pas Jadi Pejabat Gubernur Kaltara

Gambar

Sekprov Kaltim Irianto Lambrie

Namun kabar itu ditepis Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak yang dihubungi Radar Tarakan, tadi malam (2/11). Ia menegaskan, penentuan penjabat Gubernur Kaltara  merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Sampai hari ini belum ada pembicaraan ke arah itu, meskipun Irianto (Sekprov Kaltim, Red.) saya nilai paling memenuhi syarat mengisi jabatan itu,” kata Awang Faroek kepada Radar Tarakan.

Dijelaskan gubernur, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa persyaratan penjabat gubernur antara lain berpangkat minimal IV c dan berasal dari pejabat esselon I.

Sementara, tugas utamanya yakni membentuk pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mempersiapkan pembentukan DPRD. dan mempersiapkan untuk pemilihan kepala daerah definitif.

“Kalau di Kaltim, memang pak Irianto (memenuhi syarat mengacu PP 6/2005, Red.). Sebaiknya penjabat ya harus mengerti dan mengetahui wilayah di Kaltara. Tapi rekomendasi itu bukan kewenangan gubernur, semua diputuskan Mendagri siapa pun orangnya,” tegas Gubernur Kaltim.

Dikonfirmasi terpisah, Sekprov Kaltim Irianto Lambrie mengaku siap jika dirinya yang ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Kaltara. Hanya saja, hingga kini dia belum mendapat informasi mengenai kabar mengenai namanya yang disebut-sebut didorong menjabat penjabat gubernur di provinsi pemekaran Kaltim itu.

“Provinsi Kaltara juga baru dibentuk. Keputusan (mengenai penjabat gubernur) dari pusat. Kalau penugasan itu namanya pegawai siap di mana saja,” tegas Irianto ketika dikonfirmasi via seluler tadi malam..

Beberapa anggota Komisi I DPRD Kaltim yang membidangi soal hukum, pemerintahan dan perbatasan membenarkan sesuai UU Kaltara, paling lambat 9 bulan pasca dibentuk sudah ada penjabat Gubernur Kaltara untuk menyelenggarakan pemerintahan sebelum terpilih kepala daerah definitif. Seperti diungkapkan Pdt. Yefta Berto, yang juga berharap Mendagri memilih sosok penjabat Gubernur Kaltara yang paham wilayah dan keinginan masyarakat di 5 kabupaten/kota di Kaltara.

“Tapi kami di DPRD tidak pernah merekomendasikan, dan itu bukan wewenang kami. Itu wewenang Mendagri. Kalau yang dipilih berasal dari pusat, itu ya keputusan. Tapi kami berharap penjabat itu orang yang memahami dan mengerti masalah dan kondisi Kaltim dan lebih khusus wilayah Kaltara,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kaltim dari Fraksi PDS-Hanura ini.

Yefta menjelaskan, tugas berat penjabat Gubernur Kalatra yakni mempersiaplan perangkat-perangkat pemerintahan yang baru hingga bagaimana melaksanakan proses pasca pemekaran ini sesuai hasil perjuangan masyarakat yakni mampu menata wajah berada depan NKRI di hadapan negara lain.

“Yang jelas menurut UU Kaltara yang sampai sekarang masih rancu, paling lambat 9 bulan pasca dibentuknya Kaltara, penjabat sudah ada tapi boleh lebih cepat,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim dapil V lainnya, Rakhmad Majid Gani secara singkat menambahkan, penjabat gubernur dipilih dari PNS. Ia pun mengakui bahwa Irianto Lambrie (Sekprov Kaltim) merupakan PNS yang cocok duduk sebagai penjabat Kaltara.

“Penjabat gubernur memang harus PNS, selaku wakil dari pemerintah pusat secara struktural. Kaitan fungsi dan kewenangannya yakni melaksanakan penyusunan pemerintahan dan Pemilukada Gubernur. Beliau (Irianto, Red.) saya kira sangat memahami kondisi masyarakat dan emosional lokal (Kaltim dan Kaltara),” kata politisi asal Tarakan itu.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek menegaskan, pengangkatan penjabat gubernur merupakan kewenangan Mendagri.

“Biasanya dari pejabat Kemendagri atau bisa juga usulan dari pejabat di daerah. Dalam hal penjabat Gubernur Kaltara, bisa diusulkan Mendagri dengan pertimbangan Gubernur Kaltim,” kata Donny – sapaan akrab juru bicara Kemendagri.

Namun kata Donny, penetapan penjabat gubernur tetap mengacu PP 6/2005, di antaranya harus cakap dan mampu. “Karena tugasnya nanti di antaranya akan mengawal pemerintahan di masa transisi, membuat APBD mini, membentuk DPRD, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan gubernur definitif,” jelasnya.

Ditanya soal nama yang akan ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Kaltara, Donny menolak menyebutkan. “Itu kewenangan Mendagri untuk menyampaikan. Kalau pun saya tahu, saya tidak boleh menyampaikan. Yang pasti, soal nama sudah ada di kantong Mendagri,” sebut Donny.(radartarakan.co.id)

 
Leave a comment

Posted by on 13 November 2012 in Kebudayaan

 

Provinsi Kalimantan Utara, Satu Rumah Dua Negara

Gambar

Peta Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan

Satu rumah berada di dua negara ? Betul dan memang terjadi di negeri ini, depan rumah berada di wilayah Republik Indonesia, bagian dapur masuk wilayah Malaysia.

Di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, (kini telah menjadi) Provinsi Kalimantan Utara, banyak rumah dibangun persis di garis perbatasan Republik Indonesia-Malaysia, perbatasan itu memang tidak berpagar.  Di tingkatan lingkungan Rukun Tetangga (RT) di Desa Aji Kuning, pada umumnya rumah warga berada persis di garis perbatasan Republik Indonesia–Malaysia.

Namun ada sebuah lingkungan RT yang secara kasat mata berada luar patok perbatasan, artinya lingkungan tersebut benar-benar masuk wilayah Malaysia, hanya saja perangkat pemerintahan dan administrasi lainnya masih menganut sistem pemerintahan Indonesia, mulai dari RT, dusun, hingga kecamatan menginduk ke Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan di Kecamatan Sebatik bergantung dari barang-barang kebutuhan dari Kota Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia, yang berjarak cuma sekitar satu jam perjalanan menyeberangi laut dengan menggunakan perahu mesin.

Sebaliknya barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat Kecamatan Sebatik (terutama cokelat, pisang, dan rempah-rempah) justru sebagian besar dijual ke Kota Tawau, hal ini disebabkan jika menuju dan menjualnya ke Kota Tarakan, akan memerlukan biaya yang besar, jarak yang jauh, yakni sekitar tiga jam perjalanan dengan perahu motor.

Hal-hal yang dikemukakan di atas, hanya faktor kecil dari “rasa keterasingan” masyarakat Indonesia yang berada di perbatasan, di samping faktor-faktor lain dalam kaitan politik, ekonomi, sosial budaya serta sistem pertahanan dan keamanan.

Dan gayung bersambut, Pemerintah Republik Indonesia menyadari hal demikian, agar kasus-kasus hilangnya beberapa pulau (Sipadan dan Ligitan) serta manuver provokasi fihak Malaysia di Ambang Batas Laut (AMBALAT) Kalimantan Utara, tidak terjadi kembali.

Provinsi Kalimantan Utara pada Kamis lalu (25/10) telah disahkan oleh DPR RI dalam sidang paripurnanya, dan disambut gembira daerah-daerah yang tergabung dalam Kalimantan Utara, yang meliputi Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan, yang rencana ibukotanya di Tanjung Selor (Bulungan).

Kalimantan Utara merupakan kebutuhan bagi daerah dan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga integritas wilayah, di samping itu juga demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedaulatan negara.

Mudah-mudahan, pembentukan provinsi baru ini, tidak diartikan sebagai “bagi-bagi kue” oleh penguasa daerah dan sebagian penguasa pusat yang merestuinya. (sumber : http://www.politik.kompasiana.com)

 
Leave a comment

Posted by on 13 November 2012 in Kebudayaan

 

Selesaikan Persoalan Fundamental di Perbatasan !

Gambar

Infrastruktur di perbatasan seperti pelabuhan laut yang memadai, jalan raya yang baik serta pabrik-pabrik pengolahan bahan mentah harus diperbanyak.

PEMERINTAH menilai usulan Kamar Dagang dan Industri yang meminta agar impor langsung sebanyak 4 komoditi bisa dilakukan ke wilayah perbatasan masih diperlukan kajian mendalam.

“Saya kira hal itu harus dibahas dengan baik dan cukup mendalam, dan saya tidak ingin mengambil posisi apa-apa dulu sekarang ini. Kalau Kadin ingin impor gula sebanyak 130 ribu ton saya pikir itu terlalu banyak. Kami hanya akan ijinkan dengan jumlah yang sangat terbatas,”kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, di Jakarta, Jumat, (9/11).

Ia mengemukakan, sebaiknya semua pihak mesti menyelesaikan persoalan di kawasan perbatasan lebih fundamental. Harga kebutuhan pokok pangan yang tinggi di kawasan perbatasan lebih disebabkan persoalan infrastruktur. Menurut dia, kawasan-kawasan di perbatasan negara ini mestinya harus dibuat lebih terhubung dengan sentra-sentra produksi.

“Justru persoalan yang paling fundamental di perbatasan itu infrastruktur, makanya hal itu dulu yang harus dibereskan dulu, selain mendorong juga distribusinya. Jangan lihat dari sudut perdagangannya saja,” ujar Bayu menambahkan.

Sebagaimana diketahui, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menargetkan 4 komoditi bisa diimpor langsung untuk kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan pada tahun depan. Di antara komoditi tersebut, yakni beras, gula, minyak goreng, dan gas elpiji sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat dengan harga yang stabil.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Distribusi, Perdagangan, dan Logistik Natsir Mansyur mengemukakan, kebijakan impor bahan makanan masih diperlukan terutama di daerah perbatasan yang masih terpencil di mana kondisi infrastruktur masih belum memadai dan biaya logistik mahal.

“Tentunya, masyarakat di sana membutuhkan sumber makanan yang murah, karena kalau didatangkan dari Jawa masih sulit dan harganya mahal. Kondisi masyarakat di sana sangat sulit, untuk makan tiga kali sehari saja susah, pekerjaan juga tidak terjamin,” kata Natsir.

Sebelumnya, terdapat lima kabupaten kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia melalui pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mendapat izin impor gula langsung sebanyak 17.500 ton dari Thailand selama periode tiga bulan. Keputusan tersebut sesuai dengan surat ijin yang dikeluarkan Menteri Perdagangan per 17 Juli 2012.

Ke depan, Kadin bersama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPB) akan mengupayakan provinsi-provinsi lainnya untuk mendapat ijin impor langsung Gula Kristal Putih (GKP), terutama untuk wilayah perbatasannya. Bahkan, tahun depan, Natsir memperkirakan kebutuhan gula bisa mencapai 130 ribu ton untuk enam propinsi yang memiliki kawasan perbatasan terdiri dari 38 kabupaten.

 
Leave a comment

Posted by on 9 November 2012 in Kebudayaan

 

Tak Seperti Bali, Kota di Kaltara “Jual” Wisata Budaya

Gambar

Pantai Amal di Kota Tarakan, salah satu kawasan wisata andalan di provinsi Kaltara

Tarakan menjadi satu-satunya kota yang secara administratif bergabung dengan Kalimantan Utara, sebelumnya dengan Kalimantan Timur. Walau dikelilingi laut, Kota Tarakan tak bisa mengandalkan wisata alam untuk menarik wisatawan datang.

Tarakan di Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan sebuah kota berbentuk pulau seluas 250 kilometer. Sebuah daerah yang dikelilingi laut biasanya akan “menjual” pemandangan alamnya kepada wisatawan. Namun, tidak demikian dengan Kota Tarakan.

Pantai Amal, misalnya, letaknya langsung menghadap laut lepas. Ombak pantai sepanjang tiga kilometer ini cukup besar yang mengakibatkan abrasi pantai, dan dinilai kurang cocok untuk wisata air, seperti snorkeling maupun diving.

“Di Pantai Amal, ombaknya besar karena langsung menghadap laut lepas sehingga jarang ada aktivitas air. Saat ini, Pantai Amal sedang dipasangi tembok dan bebatuan untuk mencegah abrasi,” kata Irwansyah, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kota Tarakan, ketika dihubungiOkezone, Selasa (6/11/2012).

Sejauh ini, wisatawan yang datang ke Pantai Amal lebih banyak menghabiskan waktu dengan menikmati panorama pantai sambil menyantap hidangan laut.

“Biasanya wisata kuliner,makan udang. Udangnya langsung dari laut, jadi fresh,” imbuhnya.

Namun menurutnya, Kota Tarakan tak kehabisan akal untuk menggali potensi pariwisatanya di luar wisata alam yang dinilai kurang membawa keberuntungan.

“Kita tidak punya alam seperti Bali, jadi kita kembangkan sektor lain,” ujarnya.

Kota Tarakan pun fokus mengembangkan potensi wisata budaya. Di Tarakan, secara rutin diselenggarakan festival kebudayaan bertajuk Pesta Rakyat Iraw Tengkayu. Pesta rakyat ini diisi dengan pawai mengiringi Padau Tuju Dulung, yaitu sebuah perahu dengan tujuh haluan, sebelum akhirnya dilarung ke Pantai Amal.

Acara yang menyedot banyak wisatawan ini dihelat setiap dua tahun. Untuk yang akan datang, Pesta Rakyat Iraw Tengkayu akan diadakan pada Desember 2013.

 
Leave a comment

Posted by on 6 November 2012 in Kebudayaan