RSS

Tag Archives: KPU Kaltim

Akankah warga Kaltara Ikut Pemilu Gubernur Kaltim?

Gambar

Warga Kaltara di Persimpangan Jalan. Akankah mereka ikut Pilgub Kaltim ataukah tidak?

SAMARINDA. – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltim sudah diputuskan akan dilaksanakan pada 10 September 2013. KPUD Kaltim telah menyusun tahapannya. 

Namun disahkanya Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi ke-34 membuat KPUD Kaltim harus merevisi proses-proses yang telah tersusun. Maklum, lima kabupaten/kota yang sebelumnya masuk wilayah Kaltim, nantinya akan dilepas dan bergabung ke Kaltara.

Menanggapi hal ini, Ketua KPUD Kaltim Andi Sunandar mengaku belum dapat memberikan keputusan apa-apa. Ditemui di ruang kerjanya kemarin (30/10), Andi mengatakan jika pihaknya menunggu hasil konsultasi dengan KPU Pusat.

“Dalam Undang-undang Kaltara disebutkan, jika sembilan bulan setelah disahkan, pemerintahan baru bisa dibentuk. Sedangkan, pelaksanaan Pilgub tinggal 11 bulan lagi. Kita harus konsultasikan ke KPU Pusat terkait keputusan yang akan diambil,” paparnya.

Sebelumnya telah diputuskan jika pelaksanaan Pilgub 2013 akan dilakukan bersamaan dengan Pilwali Tarakan. Namun berhubung Tarakan bergabung dengan Kaltara, kemungkinan besar rencana itu pun perlu dievaluasi.

Meski begitu, menurut Andi, kebijakan untuk menggabungkan pelaksanaan Pilgub dengan Pilwali Tarakan kemungkinan besar tetap akan terealisasi. Pasalnya, langkah ini merupakan upaya untuk menghemat anggaran.
“Ini merupakan salah satu poin yang kita konsultasikan,” ulasnya.

Saat ini, KPUD tengah mengusulkan anggaran Pilgub dalam APBD Kaltim 2013. Jumlah untuk satu putaran Rp 297 miliar. Jika harus berlangsung dua putaran, tambahannya Rp 56 miliar. Besaran tersebut untuk Pilgub yang diikuti 14 kabupaten/kota.

Ditegaskannya, usulan tersebut dihitung berpatokan pada Pilgub 2008 dengan asumsi pemilih tetap sebanyak 2,3 juta orang. “Jadi kalau dianggap besar, sebenarnya tidak juga,” lanjutnya.

Anggaran Pilgub baru diusulkan pada anggaran 2013, karena mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  57/2010. Dalam aturan tersebut disebutkan, proses penganggaran tidak boleh mendahului tahapan Pilkada.

Soal hak pilih warga di Kaltara, Andi Sunandar juga tidak ingin berspekulasi. Dia mengatakan, peluang tetap menjadi pemilih tetap terbuka. Pasalnya, dalam undang-undang Kaltara disebutkan jika Pilgub di wilayah tersebut dialaksanakan usai Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

“Kita tidak ingin berandai-andai, KPUD hanya pelaksana undang-undang. Bagaimana pun kita akan kembalikan ke aturan. Hasil konsultasi dengan KPU Pusat akan menentukan,” ulasnya.

Di sisi lain, berpisahnya Kaltara justru menguntungkan kinerja KPUD Kaltim. Selain akan memangkas anggaran hingga 30 persen, cakupan wilayah kerjanya juga berkurang.

Namun tidak serta merta, tanggung jawab KPUD Kaltim berkurang setelah Kaltara  disahkan. Pasalnya, dalam Undang-undang Kaltara disebutkan jika provinsi induk harus melakukan pendampingan hingga 9 bulan.

“Apalagi disebutkan jika anggota DPRD untuk Kaltara baru dapat ditentukan melalui Pemilu 2014. Sedangkan pelaksanaan Pilgub Kaltara dilakukan setahun sesudahnya. Artinya, KPUD Kaltim tetap harus melakukan pendampingan,” pungkasnya. (www.sapos.co.id)

 
Leave a comment

Posted by on 2 November 2012 in Kebudayaan

 

Tags: , ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.